Bandar Lampung — wartaonelampung.com, Desakan agar Pemkot Bandar Lampung segera memprioritaskan keselamatan warga pesisir kembali menguat. Ketua Generasi Muda PEKAT Indonesia Bersatu (GM PEKAT IB) Provinsi Lampung, M. Indra Kurniawan—yang akrab disapa Indra Segalo-galo—menyampaikan bahwa kondisi 13 kelurahan pesisir semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah nyata dari pemerintah.
Melalui rilis resmi yang diterima media pada Senin (24/11/2025), Indra menegaskan bahwa keselamatan warga pesisir harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kota. Menurutnya, ancaman gelombang tinggi, cuaca ekstrem, dan penurunan kualitas lingkungan membuat masyarakat pesisir hidup dalam risiko setiap hari.
“Pemkot Bandar Lampung harus meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana. Warga pesisir berhak mendapat perlindungan dan pelayanan publik yang layak,” kata Indra.
Ia meminta Pemkot segera melengkapi seluruh wilayah pesisir dengan Early Warning System (EWS) sebagai alat deteksi dini terhadap perubahan cuaca dan gelombang laut. Menurutnya, Pemkot tidak boleh hanya menunggu bantuan dari BNPB.
“Jangan hanya menunggu bantuan BNPB. Pemkot harus proaktif,” tegasnya.
Selain EWS, Indra menilai infrastruktur pesisir juga perlu diperkuat. Pembangunan tanggul penahan gelombang, peningkatan akses jalan, serta kesiapan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat lebih terlindungi saat terjadi keadaan darurat.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi mitigasi bencana bagi warga, sekaligus mengajak seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi.
“Keselamatan warga pesisir adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus mempercepat langkah nyata untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, juga menyampaikan hal senada. Dalam wawancara bersama wartawan pada Jumat (21/11/2025), Mayang menilai bahwa pemasangan EWS seharusnya menjadi langkah dasar Pemkot dalam melindungi masyarakat pesisir.
“Harusnya Pemkot sudah punya EWS di sepanjang pesisir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jumlah EWS harus menyesuaikan jumlah wilayah pesisir. “Kalau memang 13 kelurahan, ya harus 13 unit,” katanya.
Mayang mengingatkan bahwa hibah enam unit EWS dari BNPB tidak cukup untuk melindungi seluruh kawasan pesisir. “Kalau kita hanya menunggu BNPB, bencana tetap tidak bisa diprediksi. Minimal kita harus bersiap,” tutupnya. (*)
