BANDAR LAMPUNG – wartaonelampung.com, Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan pembangunan di berbagai kota. Kondisi tersebut mengemuka dalam Forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diikuti para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menegaskan bahwa situasi fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Menurut Edi, forum Outlook APEKSI tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan sepanjang 2025, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan langkah menghadapi berbagai persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
“Diskusi yang berlangsung mencakup banyak hal, mulai dari dampak pengurangan TKD hingga persoalan klasik perkotaan seperti banjir, pengelolaan sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan,” ujar Edi usai menyampaikan pandangannya dalam forum APEKSI Outlook 2025, Sabtu (20/12/2025).
Selain itu, lanjut Edi, para wali kota juga membahas peran daerah dalam mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Merah Putih.
Ia mengakui, kebijakan pengurangan TKD berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Namun demikian, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan strategi pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bergantung penuh pada dana pusat. Pemerintah kota harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari sumber pendanaan alternatif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Edi menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui reformasi pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan transparan.
“Investasi adalah motor penggerak ekonomi daerah. Jika pelayanan publik kita baik, investasi akan tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan kemandirian fiskal bisa terwujud,” tambahnya.
Edi memastikan, seluruh pandangan dan masukan dari para wali kota akan dihimpun oleh APEKSI untuk dirumuskan menjadi rekomendasi bersama.
“Hasil forum ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat dan kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional ke depan,” pungkasnya. (*)
