Bandar Lampung — wartaonelampung.com, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mempererat kolaborasi antarwilayah melalui penandatanganan 11 kesepakatan kerja sama strategis lintas sektor. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat integrasi ekonomi domestik antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Komitmen bersama ini mengemuka dalam acara Malam Ramah Tamah yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Provinsi, yang berlangsung di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, BUMD, serta pelaku usaha dan asosiasi pengusaha dari kedua provinsi. Dari forum strategis ini, tercatat nilai transaksi kerja sama yang mencapai Rp833 miliar, mencerminkan kuatnya keterhubungan rantai pasok antarwilayah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa relasi Lampung dan Jawa Tengah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilandasi ikatan historis dan sosial yang panjang melalui program transmigrasi serta akulturasi budaya yang telah terbangun secara harmonis.
“Hubungan Lampung dan Jawa Tengah sudah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57 persen penduduk Lampung merupakan warga bersuku Jawa, mayoritas berasal dari Jawa Tengah. Ini menjadi modal sosial yang sangat besar bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga menyoroti keunggulan strategis masing-masing provinsi. Lampung, sebagai gerbang Pulau Sumatera, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan penyediaan bahan baku. Sementara Jawa Tengah dinilai sukses menjadi contoh nasional dalam pengembangan kawasan industri dan manufaktur yang berdaya saing tinggi.
“Saya bertemu dengan Menko Perekonomian dan para menteri, hampir semua menyebut Jawa Tengah sebagai contoh. Investasi masuk besar, kawasan industri tertata baik, dan dukungan pemerintahnya sangat kuat,” ungkapnya.
Kerja sama yang disepakati mencakup sektor-sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, industri, perdagangan, energi, hingga pariwisata dan penguatan UMKM. Nilai transaksi Rp833 miliar tersebut dinilai sebagai bukti konkret terbangunnya hubungan link and match antara kebutuhan pasar Jawa dan potensi sumber daya Sumatera.
“Angka ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha mampu menciptakan dampak nyata. Ketika pemerintah dan pelaku usaha bergerak bersama, pembangunan akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Lampung.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pola pembangunan daerah saat ini tidak lagi dapat mengandalkan APBD semata. Menurutnya, terobosan melalui kerja sama antarprovinsi dan kemitraan Business to Business (B2B) menjadi kunci dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita harus membangun integrasi ekonomi domestik. Tidak hanya berorientasi ekspor ke luar negeri, tetapi memperkuat kolaborasi antar daerah di dalam negeri,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak promosi investasi di wilayah masing-masing.
Keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, disepakati 11 butir kerja sama antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
1. Penguatan pendidikan vokasi jenjang SMK
Fasilitasi pengembangan sektor industri dan
perdagangan
2. Pemanfaatan gas bumi dan pengembangan
energi baru terbarukan
3. Peningkatan kapasitas sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, maritim, dan
perikanan
4. Pengembangan wisata religi dan wisata
bahari (Pahawang dan Karimunjawa)
5. Kerja sama perdagangan penyediaan
komoditas
6. Penyediaan bahan pangan hasil pertanian
dan perkebunan
7. Kerja sama suplai bahan baku tepung
tapioka
8. Kemitraan rantai pasok industri dan
9. perdagangan (gula, ubi, kopi, bawang)
10.Kerja sama perdagangan multi komoditas
11.Penguatan ketersediaan pangan strategis
antarprovinsi
Kerja sama ini diharapkan menjadi model kolaborasi antar daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendorong pemerataan pembangunan lintas wilayah. (*)
