BANDARLAMPUNG — wartaonelampung.com, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang dipimpin langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Bandarlampung, Selasa (10/2/2026).
Rapat koordinasi lintas sektor itu membahas kesiapan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa lonjakan konsumsi menjelang hari besar keagamaan merupakan pola yang selalu berulang setiap tahun, sehingga harus dihadapi dengan kerja nyata dan langkah terukur, bukan sebatas perencanaan.
Ia menyampaikan bahwa capaian Provinsi Lampung yang berhasil mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada tahun 2025, yakni sebesar 1,25 persen (year on year), patut disyukuri. Namun, capaian tersebut justru menjadi tantangan besar untuk terus dijaga, terutama di tengah faktor cuaca dan potensi kendala distribusi.
“Capaian ini tidak boleh membuat kita lengah. Justru sekarang menjadi ujian, apakah kita mampu menjaga stabilitas di saat kebutuhan meningkat dan jalur distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi berhubungan langsung dengan kebutuhan dapur masyarakat dan kenyamanan mereka dalam beribadah,” ujar Gubernur Mirza.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan sejumlah instruksi kepada perangkat daerah dan instansi terkait. Pada sektor produksi dan ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan diminta memastikan pasokan beras, cabai, bawang, daging, telur, serta ikan dalam kondisi aman hingga setelah Idulfitri, dengan mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk pengendalian harga, Perum Bulog diminta menyiapkan dan mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diinstruksikan lebih aktif melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami gejolak harga.
Di bidang energi dan transportasi, Pertamina, PLN, serta Dinas Perhubungan diminta menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan listrik, sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, penyeberangan ASDP Bakauheni, maupun transportasi udara.
Adapun pada aspek pengawasan, Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan diminta meningkatkan pengendalian di lapangan serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
Selain itu, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar daerah (KAD), agar distribusi komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Kita ingin hasil yang nyata di lapangan, bukan sekadar laporan dan paparan. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus bergerak bersama untuk memastikan masyarakat Lampung dapat menjalani ibadah dengan tenang dan harga tetap stabil,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, serta berharap HLM tersebut dapat menghasilkan rencana aksi yang siap dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mewaspadai potensi terjadinya demand-pull inflation, yaitu kenaikan harga yang dipicu lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Lampung mencatat inflasi sebesar 1,25 persen (yoy) pada tahun 2025, yang menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional.
“Capaian ini menunjukkan kuatnya sinergi antarinstansi. Namun, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan agar tren positif ini tidak berubah ketika permintaan bahan pokok meningkat tajam dalam beberapa pekan ke depan,” ujar Bimo.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung TPID melalui penyediaan analisis data dan proyeksi komoditas penyumbang inflasi, khususnya kelompok volatile food seperti cabai, bawang merah, dan daging, secara real time. Penguatan digitalisasi pemantauan harga juga menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pengambilan kebijakan.
Rangkaian kegiatan HLM kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan menghadapi Ramadhan dan Idulfitri 2026 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bulog Lampung, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, serta Pertamina Regional Lampung, dan ditutup dengan diskusi singkat antar peserta.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota se-Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta jajaran pimpinan BUMD Provinsi Lampung. (Rin)
