Bandar Lampung – wartaonelampung.com, Pemerintah didesak memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ini terkait dengan peristiwa siswa keracunan seusai menyantap MBG beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II DPRD Lampung Mikdar Ilyas menilai, masalah keracunan terjadi bukan karena sistem program tersebut.
Menurutnya, keracunan yang terjadi disebabkan dapur-dapur tertentu tidak menjalankan ketentuan dengan benar.
“Kalau setiap dapur mengikuti aturan, seharusnya tidak terjadi keracunan,” ujar Mikdar, Senin (22/9/2025).
Dia melanjutkan, dari kasus yang telah terjadi, penyebab keracunan seringkali berasal dari air, kebersihan, dan sterilitas bahan makanan.
Ia menambahkan, jika melihat total penerima, jumlah anak yang keracunan sangat kecil.
“Tapi, ini tetap harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar kejadian seperti itu jangan sampai terjadi lagi,” kata dia.
Mikdar juga menekankan bahwa di setiap dapur MBG seharusnya ada tim yang bertanggung jawab, termasuk koki, pihak rumah sakit, dan akuntan, sehingga semua proses berjalan sesuai mekanisme.
Solusi yang paling efektif, menurutnya, adalah dengan membenahi dan memastikan kelayakan dapur-dapur tersebut.
“Solusinya benarkan dulu dapurnya. Kalau memang dapurnya tidak layak, jangan diberi izin,” ucapnya.
“Jadi bagi dapur yang tidak layak dan tidak patuh dengan ketentuan, stop saja (izinnya) supaya tidak berdampak pada anak-anak kita,” pungkasnya.
Bukan Uang Bantuan
Dia juga mengaku tak setuju usulan penggantian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai.
Mikdar Ilyas menilai, tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang, bukan sekadar menerima uang bantuan.
