Pesawaran – wartaonelampung.com,Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Pesawaran kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara tepat. Hal ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Usman Hendrawan, mantan aktivis reformasi 1998.
Dalam pernyataannya, Usman Hendrawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan PSU yang tidak sesuai dengan putusan MK. “Ini adalah bentuk ketidakpatuhan yang serius terhadap lembaga hukum tertinggi di negara kita. KPU seharusnya menjalankan amanah putusan MK dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Usman.
Lebih lanjut, Usman menekankan pentingnya menghormati keputusan hukum untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. “KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjadi contoh penegakan hukum dan demokrasi yang baik. MK mengamanatkan untuk pilkada di ikuti oleh pasangan nomor urut 2 dan pasangan calon baru yg di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan nomor urut 1 tanpa mengikutkan aris sandi darma putra,
Tapi pada kenyataannya KPU pesawaran menerima pendaftaran supriyanto dan suriyansyah padahal hanya di usung atau di rekomendasi partai GOLKAR dan PPP saja tanpa ada dukungan atau rekomendasi partai DEMOKRAT” tambahnya.
Usman juga menyerukan agar KPU Pesawaran segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah korektif. “Kita harus memastikan bahwa hak pilih warga dan keadilan dalam proses demokrasi ditegakkan. Apabila terdapat ketidakberesan, harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki, jangan KPU mengulangi kesalahannya lagi” tegasnya.
Dalam pesan penutupnya usman menyampaikan , apabila KPU dan BAWASLU tetap menjalankan PSU pilkada pesawaran yang telah cacat hukum ini maka jangan salahkan bila rakyat marah dan mengambil tindakannya sendiri,tandas Usman.