LAMPUNG SELATAN – wartaonelampung.com, Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis hukum, Pemerintah Desa (Pemdes) Way Huwi resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila).
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung pada Selasa (7/10/2025) di Kantor Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Unila, Dr. M. Fakih, S.H., M.H., beserta jajaran dosen dan pengurus BKBH FH Unila, antara lain Ahmad Soleh, S.H., M.H., Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., Muhammad Farid, S.H., M.H., Renaldy Eka Putra, S.H., M.H., dan Muhammad Havez, S.H., M.H..
Turut hadir perwakilan Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan, Dicky Yuridi, perwakilan Bagian Hukum Pemkab Lampung Selatan, Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, Ketua BPD, perangkat desa, serta tokoh masyarakat dan agama setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kerja sama ini. Ia menilai pendampingan dari para ahli hukum sangat dibutuhkan untuk membantu desa dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes), terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang kerap muncul.
“Pertemuan ini sudah kami harapkan sejak 2022. Di Way Huwi, kami sering menghadapi berbagai persoalan seperti keamanan, ketertiban, dan pengelolaan sampah. Untuk menanganinya, kami butuh payung hukum yang kuat,” ujar M. Yani.
Ia menegaskan, kerja sama dengan Fakultas Hukum Unila menjadi langkah penting agar aparatur desa memiliki pemahaman hukum yang baik dan mampu mengelola kebijakan secara tertib, transparan, serta sesuai peraturan yang berlaku.
Perwakilan Dinas PMD Lampung Selatan, Dicky Yuridi, mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Way Huwi. Ia menyebut, kolaborasi ini merupakan terobosan luar biasa dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Lampung Selatan.
“Desa Way Huwi menjadi desa percontohan karena mampu menjalin kerja sama dengan kampus ternama di Lampung. Semoga kolaborasi ini membawa dampak positif dalam penyelesaian berbagai permasalahan desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unila, Dr. M. Fakih, menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Desa Way Huwi dalam setiap aspek hukum, mulai dari penyusunan peraturan, konsultasi hukum, hingga peningkatan kapasitas aparatur.
“Sebagai insan akademik, kami siap mendedikasikan keilmuan kami bagi masyarakat. Ini bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian,” jelas Fakih.
Ia juga membuka peluang kerja sama lintas fakultas agar dukungan terhadap pembangunan Desa Way Huwi semakin menyeluruh. Fakih menilai, semangat Kepala Desa Way Huwi menjadi teladan bagi pemimpin desa lain.
“Ini contoh kepala desa yang visioner dan bergaul, karena mau bersinergi dengan perguruan tinggi demi kemajuan desanya,” ujarnya.
Penandatanganan kerja sama ini menandai langkah nyata bahwa pemerintah dan perguruan tinggi adalah mitra strategis yang harus saling melengkapi. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, akuntabel, dan berlandaskan hukum demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
