Bandar Lampung – wartaonelampung.com, Sejumlah persoalan lingkungan dan layanan sosial disampaikan warga saat kegiatan reses anggota DPRD Lampung di Kecamatan Rajabasa, Minggu (1/3/2026).
Reses yang dihadiri Andika Wibawa Sepulau Raya, anggota Komisi V DPRD Lampung, berlangsung dengan dialog terbuka bersama masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari persoalan banjir, pelaksanaan program bantuan pangan, hingga kesejahteraan kader posyandu.
Salah satu isu utama yang disorot warga berasal dari kawasan Nyunyai, Rajabasa.
Seorang warga bernama Rohaya mengatakan, banjir hampir selalu terjadi setiap hujan turun, meskipun hanya berlangsung singkat.
Menurutnya, genangan air kerap muncul akibat saluran drainase yang sempit dan tersumbat. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, terutama saat hujan turun pada sore dan malam hari.
Menanggapi keluhan itu, Andika menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diteruskan kepada pemerintah kota serta pemerintah provinsi. Ia juga mendorong penguatan kembali kegiatan gotong royong di lingkungan permukiman untuk menjaga kebersihan saluran air.
Selain persoalan banjir, warga juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang diterima siswa selama bulan puasa.
Apri, salah seorang orang tua murid, mengaku menu makanan yang diterima anaknya di SMP Negeri 22 Rajabasa dinilai sangat terbatas dan belum mencukupi kebutuhan gizi. Ia menyebut porsi makanan yang dibagikan tergolong minim dan kurang bervariasi.
Keluhan lain disampaikan oleh seorang kader posyandu di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa para kader balita masih menghadapi persoalan insentif yang tidak menentu. Honor yang diterima dinilai belum sebanding dengan beban kerja, sementara tuntutan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Tidak hanya itu, keterbatasan dukungan operasional juga menjadi perhatian. Saat ini terdapat tujuh posyandu di wilayah tersebut yang masih kekurangan fasilitas serta bantuan makanan tambahan, sehingga para kader kerap berinisiatif melakukan iuran pribadi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan balita.
Andika menegaskan, persoalan banjir, kualitas program MBG, serta kesejahteraan kader posyandu akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait, agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Rajabasa. (***)
