BANDARLAMPUNG — wartaonelampung.com, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami melalui penguatan sinergi lintas sektor, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Langkah tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung bersama jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekdaprov Lampung, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa ancaman megathrust merupakan potensi bencana nyata yang harus diantisipasi secara serius dan sistematis. Karena waktu terjadinya bencana tidak dapat diprediksi, maka kesiapan dan mitigasi menjadi fondasi utama perlindungan masyarakat.
“Upaya mitigasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat,” ujar Marindo.
Dalam pertemuan tersebut, Mona Arif Muda, anggota tim pengembang Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS), memaparkan inovasi sistem peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem monitoring terintegrasi.
Teknologi ini dirancang lebih ekonomis dan disesuaikan dengan karakteristik perairan Lampung, sehingga dapat menjadi alternatif sistem impor yang berbiaya tinggi tanpa mengurangi akurasi data.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan bahwa pengembangan U-TEWS berbasis PUMMA (Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut) dilandasi semangat kemanusiaan, bukan komersial. Sistem ini dirancang untuk dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini nasional.
Menurut Ahmad, inovasi tersebut memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta peluang pengembangan sebagai produk teknologi dalam negeri. Integrasi dengan BMKG tetap menjadi prinsip utama agar informasi peringatan dini dapat tersampaikan secara resmi dan terpercaya kepada masyarakat.
Di sisi lain, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sistem peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai mampu meningkatkan rasa kepemilikan sekaligus efektivitas mitigasi bencana di lapangan.
Pertemuan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi informasi peringatan dini ke berbagai kanal komunikasi masyarakat — termasuk rumah ibadah — serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala, terutama di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.
Sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menyampaikan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus direspons dengan kesiapan konkret, bukan kepanikan.
Ia menjelaskan bahwa sistem U-TEWS mengombinasikan sensor darat untuk mendeteksi anomali surut air laut dan sensor laut berupa buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.
“Data dibaca setiap detik dan langsung terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Dari sisi biaya, teknologi ini jauh lebih terjangkau, berkisar Rp80–300 juta, dibandingkan sistem impor yang bisa melampaui Rp1 miliar,” jelas Ginta.
Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menegaskan bahwa pengembangan teknologi ini juga diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta langkah yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana. Dengan demikian, mitigasi tidak berhenti pada penyediaan alat, tetapi benar-benar berorientasi pada keselamatan warga.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya membangun ekosistem mitigasi bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen demi meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi ancaman megathrust. (*)
