JAKARTA – wartaonelampung.com, Investasi tidak seharusnya berhenti pada angka realisasi penanaman modal. Bagi daerah, investasi baru benar-benar berarti ketika mampu membuka lapangan kerja, menghidupkan usaha masyarakat, memperkuat UMKM, dan menciptakan efek ekonomi yang terasa hingga ke tingkat bawah.
Pandangan itu disampaikan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan investasi.
Egi yang juga menjabat Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyampaikan gagasan tersebut saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk
“Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Ruang Rapat Pontianak, Gedung Suhartoyo Lantai 3, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Egi, daerah tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam untuk menarik investor. Investasi membutuhkan ekosistem yang memberikan kepastian sejak awal, mulai dari tata ruang, ketersediaan lahan, aspek lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur hingga regulasi.
“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.
Ia menilai, pola promosi investasi yang hanya mengandalkan daftar potensi daerah sudah tidak memadai. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh prasyarat investasi benar-benar siap, sementara pemerintah pusat perlu hadir untuk menyelaraskan regulasi, sistem, data, dan akses pembiayaan.
Bukan Sekadar Promosi Potensi
Egi menyoroti sejumlah persoalan yang masih berpotensi menghambat investasi di daerah. Di antaranya ketidaksesuaian data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi sistem OSS RBA hingga proses persetujuan lingkungan.
Persoalan lain adalah keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak selalu memiliki ruang yang cukup untuk membangun seluruh infrastruktur pendukung investasi hanya dengan mengandalkan APBD. Karena itu, Egi mendorong adanya pola kolaborasi yang lebih konkret antara pusat dan daerah.
Ia menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi”, yakni upaya menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga hambatan investasi dapat dipangkas sejak tahap perencanaan.
Sejumlah langkah yang ditawarkan antara lain integrasi data spasial secara real-time, penguatan skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) non-APBD, serta pemberian insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.
“Kalibrasi” tersebut, menurut Egi, penting agar kebijakan investasi tidak berjalan sendiri-sendiri antara pusat dan daerah.
Lampung Selatan Siapkan Potensi
Dalam forum tersebut, Egi juga memaparkan potensi Lampung Selatan sebagai salah satu daerah yang memiliki modal dasar kuat untuk pengembangan investasi.
Sekitar 70 persen wilayah Lampung Selatan merupakan kawasan pertanian. Daerah itu juga memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer serta posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi fondasi pengembangan investasi, khususnya pada sektor pariwisata dan agro.
“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” tegas Egi.
Sejak memimpin Lampung Selatan, Egi menyebut sektor pariwisata menjadi salah satu fokus pengembangan daerah. Salah satunya melalui pengembangan konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang disesuaikan dengan karakter Lampung Selatan sebagai daerah pertanian.
Pemerintah daerah juga terus berupaya memperbaiki infrastruktur dan akses menuju kawasan-kawasan potensial pariwisata, meski ruang fiskal daerah masih terbatas.
Pusat Diminta Lebih Intensif Dampingi Daerah
Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya berperan dalam kebijakan investasi di tingkat nasional, tetapi juga semakin aktif menjadi jembatan bagi daerah untuk bertemu dengan investor yang tepat.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan pendampingan untuk mengidentifikasi potensi, memetakan kesiapan proyek, menyusun strategi promosi, sekaligus membuka jejaring investasi yang lebih luas.
“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya.
Bagi Egi, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai penanaman modal yang masuk.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar investasi tersebut mampu mengubah aktivitas ekonomi masyarakat.
Investasi yang terhubung dengan potensi lokal, kata dia, harus mampu memperkuat UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta membangun rantai ekonomi baru.
Dengan demikian, investasi tidak hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah, tetapi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Investasi masuk, ekonomi rakyat bergerak. (Rin)
