Lampung – wartaonelampung.com, Keinginan kuat Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul seluruh kekuatan politik ke dalam satu lingkaran kekuasaan sekilas tampak bagaikan resep mujarab guna menciptakan stabilitas nasional yang mutlak.
Dengan meredam sisa persaingan Pilpres 2024 dan menarik para mantan lawan—termasuk tokoh-tokoh yang dulunya berada di kubu oposisi yang tajam—ke dalam kabinet, Istana berambisi membentuk satu blok kekuasaan yang maha-kuat. Namun, di balik ilusi harmoni dan hegemoni politik yang tampak tanpa cela itu, sebuah bom waktu struktural sedang berdetak perlahan.
Ketika semua kubu dipersatukan di bawah satu atap kekuasaan, partai-partai pendukung utama serta barisan relawan yang sejak awal berjuang habis-habisan mengamankan kemenangan di akar rumput justru mulai merasa ruang gerak dan porsi kekuasaan mereka terkikis.
Kompromi politik yang menempatkan mantan lawan di posisi-posisi strategis memicu kecemburuan internal yang mendalam. Koalisi yang tadinya tampak kokoh perlahan retak oleh sekat kepentingan: antara kelompok yang merasa menjadi pendukung setia sejak awal dan menganggap diri paling berhak atas kursi kekuasaan, dengan kelompok yang baru bergabung namun langsung disambut dengan istimewa.
Memasuki tahun 2028—tepat setahun menjelang pergantian elektoral berikutnya—ketegangan akibat penumpukan kekuasaan ini diperkirakan akan mencapai puncaknya.
Dominasi hegemoni elit di pusat justru melahirkan kelompok subaltern baru: para pejuang di akar rumput, relawan yang berjuang sejak awal, serta faksi-faksi partai pendukung awal yang tersisih, dibungkam, atau kehilangan peran secara sistematis.
Secara formal mereka tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan, namun secara hakikat kehilangan suara, wakil, dan perlakuan yang semestinya. Suara-suara dari bawah tak lagi didengar oleh para elit yang sibuk menjaga kesepakatan kekuasaan di pusat.
Upaya membangun hegemoni mutlak lewat politik akomodatif kerap menjebak pelakunya sendiri. Ketika batas antara kawan dan lawan dilebur semata demi kestabilan di kalangan elit, kesetiaan dari basis pendukung sejati perlahan memudar. Jika pola ini terus dipertahankan, tahun 2028 bukanlah masa konsolidasi yang manis, melainkan awal krisis legitimasi dari dalam.
Kelompok subaltern baru yang merasa dikhianati oleh kompromi tingkat tinggi ini berpotensi menjadi kekuatan yang tak lagi tunduk pada skenario para elit, dan siap meruntuhkan hegemoni itu dari titik yang paling rentan: kekecewaan rakyat di akar rumput. (***)
