Bandar Lampung – wartaonelampung.com, Lampung tercatat sebagai provinsi tercepat dalam penyusunan APBD 2026.
DPR dan pemerintah pusat telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, APBN 2026 menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai menu utama.
Sejumlah indikator baru pun dimasukkan, yakni indeks kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, serta Gross National Income (GNI) per kapita.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan APBN 2026 menjadi perangkat negara untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial.
Sejalan dengan itu, Provinsi Lampung tercatat sebagai daerah tercepat dalam menyusun APBD 2026.
Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyebut kebijakan fiskal daerah telah disinkronkan dengan arah kebijakan pusat, khususnya program kedaulatan pangan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“DPRD punya fungsi pengawasan, bagaimana pupuk bersubsidi harus tersedia dan sampai ke masyarakat secara merata. Di Lampung, pemprov juga punya program unggulan mendukung petani, seperti pupuk cair organik, alat pengering padi, dan berbagai inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Munir saat diwawancarai, Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan sektor pertanian harus dikawal serius, mengingat kontribusinya menjadi penyumbang terbesar PDRB Lampung.
“Pemprov dan 15 kabupaten/kota harus memberi pembinaan, stimulus, serta menjaga harga agar petani benar-benar sejahtera. Petani ini nyata menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Munir menekankan pentingnya peningkatan SDM sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Ia menyoroti IPM Lampung yang masih rendah dibanding provinsi lain di Sumatera.
“DPRD terus mengingatkan pentingnya pendidikan. Kami mendukung anak-anak di dapil untuk terus belajar, dan menyosialisasikan berbagai program beasiswa. Semua program pemerintah harus melibatkan masyarakat, karena masyarakat juga punya peran mengawasi,” katanya.
Dengan selarasnya kebijakan pusat dan daerah, Munir optimistis target-target APBN 2026 bisa tercapai.
“Kalau petani sejahtera, daya beli masyarakat terjaga, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” pungkasnya.
