Bandar Lampung — wartaonelampung.com, Sejumlah karangan bunga dengan pesan dukungan, kritik, dan desakan moral terhadap institusi kepolisian muncul di salah satu ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Fenomena ini menarik perhatian publik karena pesan-pesan yang terpampang menyinggung soal keadilan hukum dan dorongan terhadap reformasi internal Polri.
Pantauan di lapangan menunjukkan sedikitnya terdapat tiga karangan bunga dengan pesan bernada dukungan dan evaluasi terhadap jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Karangan bunga tersebut dikirim oleh berbagai kelompok masyarakat dan komunitas lokal yang mengekspresikan pandangan mereka terhadap dinamika penegakan hukum di daerah itu.
Salah satu karangan bunga berisi ucapan selamat datang kepada Brigjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., sebagai Kapolda Lampung yang baru.
“Selamat Datang di Bumi Ruwa Jurai Brigjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. Kapolda Baru Harapan Baru Masyarakat Lampung,” demikian tertulis dalam karangan bunga dari Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan.
Ucapan tersebut dianggap sebagai bentuk harapan agar kepemimpinan baru di tubuh Polda Lampung dapat membawa perubahan signifikan, terutama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Harapan itu sejalan dengan agenda Polri secara nasional yang tengah mendorong reformasi kelembagaan dan peningkatan integritas aparat.
Sementara karangan bunga kedua berisi pesan yang lebih tegas, menyinggung penanganan kasus dugaan penganiayaan dengan Pasal 170 KUHP.
Tulisan di papan bunga itu berbunyi, “Terima Kasih Kepada Kombes Pol. Faria Arista A.S., S.I.Kom., S.I.K., M.H., Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung atas Klarifikasinya. Publik Menunggu Ketegasan Kasus Ini.”
Pesan itu dikirim atas nama anak korban kasus dugaan penganiayaan, dan mencerminkan adanya dorongan publik agar aparat bersikap transparan, adil, serta konsisten dalam menegakkan hukum.
Adapun karangan bunga ketiga berisi pesan lebih umum yang menekankan semangat reformasi Polri.
“Kita Dukung Reformasi Polri, Polri Pengayom dan Polri untuk Masyarakat,” demikian tertulis dalam karangan bunga dari Komunitas Pemuda Pergerakan.
Pesan tersebut menyoroti pentingnya Polri terus berbenah dan memperkuat peran sosialnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan semata sebagai aparat penegak hukum.
Kemunculan deretan karangan bunga ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspresi publik melalui media simbolik seperti papan bunga menjadi tren baru dalam menyuarakan kritik, dukungan, dan aspirasi politik. Bentuknya yang non-konfrontatif membuat pesan tersebut lebih mudah diterima, namun tetap memiliki kekuatan moral dan makna sosial yang mendalam.
Di Lampung, kemunculan karangan bunga ini dinilai sebagai bentuk komunikasi publik terhadap institusi hukum yang tengah berada di bawah sorotan. Pengamat sosial menilai fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin berani mengawasi proses hukum dan menuntut akuntabilitas aparat.
“Ini bukan sekadar bunga ucapan. Ini simbol perlawanan yang elegan. Publik sedang berbicara dengan caranya sendiri,” ujar seorang akademisi bidang komunikasi publik yang enggan disebutkan namanya.
Dalam konteks yang lebih luas, pesan-pesan pada papan bunga tersebut memperlihatkan tuntutan publik terhadap reformasi Polri yang lebih terbuka, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa partisipasi publik dalam mengawal penegakan hukum di Lampung semakin menguat, dan aspirasi masyarakat kini menemukan bentuk-bentuk baru dalam menyampaikan pesan keadilan.
Deretan karangan bunga itu menjadi simbol komunikasi publik di era digital — pesan moral yang dibungkus estetika, namun sarat makna sosial dan politik. Di tengah sorotan terhadap kinerja aparat, masyarakat tampaknya ingin menyampaikan satu hal sederhana: keadilan dan reformasi bukan sekadar janji, melainkan tuntutan nyata. (Rin)
