Bandar Lampung — wartaonelampung.com, Provinsi Lampung kembali menorehkan capaian positif dalam upaya pengendalian harga. Pada Januari 2026, tingkat inflasi Lampung tercatat sebesar 1,9 persen, menjadi yang terendah di wilayah Sumatera sekaligus menempatkan Lampung dalam jajaran 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan diikuti oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai 2, Senin (9/2/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam pemaparannya, Mendagri menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan (year on year) berada di angka 5,11 persen, sedangkan inflasi nasional mencapai 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 2,92 persen.
Tito menekankan pentingnya menjaga inflasi tetap seimbang agar kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagai produsen dapat berjalan selaras.
Ia juga mengungkapkan bahwa kelompok komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 15,22 persen, terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 11,93 persen.
Kenaikan pada kelompok tersebut, khususnya tarif listrik, terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan hingga daya 2.200 VA, sementara pada tahun 2026 kebijakan subsidi tersebut tidak lagi diberlakukan.
Meski demikian, Tito menjelaskan bahwa jika dilihat secara bulanan (month to month), kondisi inflasi nasional justru menunjukkan tren positif berupa deflasi, dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa harga barang dan jasa relatif terkendali. Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada kelompok makanan dan minuman sebesar -1,03 persen serta kelompok transportasi sebesar -0,46 persen.
Sejalan dengan perkembangan nasional, kinerja pengendalian harga di Provinsi Lampung juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan data Indeks Perubahan Harga (IPH), Lampung mencatat penurunan sebesar -0,08 persen pada Minggu pertama Februari 2026, yang menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa relatif tingginya inflasi nasional pada Januari 2026 dipengaruhi oleh faktor low base effect, terutama akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memperkirakan kondisi tersebut akan kembali normal pada periode Maret hingga April 2026.
Lebih lanjut disampaikan, pada Minggu I Februari 2026 tercatat 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi lainnya mengalami kenaikan. Lampung termasuk dalam provinsi yang mengalami penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang dipengaruhi oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, serta telur ayam ras.
Capaian ini menunjukkan kuatnya koordinasi dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali, Lampung dinilai semakin mampu menciptakan iklim perekonomian yang stabil, berpihak kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Rin)
