Bandar Lampung- wartaonelampung.com, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dari Aliansi Lampung Melawan dalam unjuk rasa damai yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (23/2/2026).
Giri menyampaikan, sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga memastikan setiap tuntutan mahasiswa dibahas secara serius dan diteruskan kepada pemangku kebijakan.
“Aspirasi ini akan kami kawal agar dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh pemerintah daerah. Pengawasan akan kami lakukan secara berkelanjutan,” ujar Giri.
Aksi mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Lampung, mulai dari kebijakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam pos pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga persoalan legalitas SMA Siger Bandar Lampung.
Dalam dialog bersama perwakilan mahasiswa, Giri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amirico, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, serta sejumlah anggota dewan.
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi lintas kampus yang memotret persoalan strategis dunia pendidikan di daerah.
Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan. Namun, mahasiswa menilai kebijakan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil pelajar dan tenaga pendidik.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan enam tuntutan, antara lain jaminan pendidikan gratis tanpa diskriminasi, transparansi peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta relokasi siswa SMA Siger ke sekolah formal dengan skema beasiswa penuh.
Aliansi juga memberikan batas waktu 3×24 jam kepada Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD untuk menyampaikan langkah konkret atas tuntutan tersebut.
Giri menegaskan, DPRD akan mengawal proses tindak lanjut agar komitmen yang disampaikan tidak berhenti pada forum dialog, melainkan benar-benar berujung pada kebijakan yang berdampak bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Lampung. (Rin)
