Wali Kota Kota Bandar Lampung menyatakan rencana penggabungan delapan desa dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan ke Kota Bandar Lampung berpeluang besar mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Eva Dwiana menilai kebijakan yang sedang diproses oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat struktur wilayah perkotaan, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan yang akan bergabung.
Ia menegaskan, setelah proses administrasi rampung, pemerintah kota akan langsung melakukan penataan kawasan dan pembangunan terpadu di seluruh wilayah desa yang masuk ke Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, komitmen pemerintah kota adalah memastikan warga di wilayah baru mendapatkan pelayanan dan fasilitas setara dengan kawasan lain di dalam kota.
Lebih lanjut, Eva menjelaskan bahwa delapan desa tersebut direncanakan akan direstrukturisasi menjadi empat kelurahan. Penataan ini akan menambah lebih dari 34 ribu penduduk ke dalam wilayah administrasi Kota Bandar Lampung.
“Kami melihat ada desa yang jumlah penduduknya masih sangat kecil. Supaya lebih efektif dalam pelayanan dan pengelolaan wilayah, nantinya beberapa desa akan digabung dan dibentuk empat kelurahan. Ke depan juga direncanakan pembentukan kecamatan baru,” ujar Eva Dwiana di sela penyerahan perlengkapan sekolah di SMPN 31 Bandar Lampung, pada Senin (26/1/2026).
Selain aspek administrasi, penggabungan wilayah ini juga diproyeksikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah kota berencana mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menata kawasan Kota Baru sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai informasi, delapan desa yang menyatakan persetujuan untuk bergabung dengan Kota Bandar Lampung berasal dari Kecamatan Jati Agung, yakni Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rejeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung. Proses penyesuaian batas wilayah antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan saat ini masih terus berjalan di tingkat provinsi. (***)
