Disnaker Catat 18 TKA, Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Bandar Lampung Jadi Sorotan

banner 120x600
banner 468x60

BANDAR LAMPUNG – wartaonelampung.com, Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 18 TKA bekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, lembaga keagamaan, perusahaan, industri hingga pergudangan.

Data tersebut menunjukkan aktivitas tenaga kerja asing di ibu kota Provinsi Lampung masih berlangsung di sejumlah bidang pekerjaan. Namun, pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan mereka menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah agar penggunaan TKA tetap berjalan sesuai ketentuan.

Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung, Idham Basyar Syahputra, mengatakan 18 TKA tersebut berasal dari sejumlah negara, di antaranya China dan Amerika Serikat.

“Data yang ada di kita sementara ini warga negara China dan ada warga negara Amerika. Untuk bidang pekerjaannya ada yang terkait bahasa, di lembaga kursus, kemudian ada juga yang bekerja di perusahaan dan pabrik,” kata Idham saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Idham, sebagian TKA bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di lembaga pendidikan maupun kursus. Sementara lainnya bekerja di lembaga keagamaan, perusahaan, pabrik hingga sektor pergudangan.

Pengawasan Bergantung Wilayah Kerja

Idham menjelaskan, mekanisme pelaporan dan pengawasan TKA mengikuti lokasi domisili serta wilayah tempat mereka bekerja. Pembagian kewenangan ini menentukan instansi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pendataan.

TKA yang berdomisili sekaligus bekerja di Bandar Lampung masuk dalam mekanisme pelaporan kepada pemerintah kota melalui instansi terkait, termasuk Disnaker dan Kesbangpol.

Sementara TKA yang tinggal di Bandar Lampung tetapi bekerja di kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Adapun TKA yang berdomisili di Bandar Lampung, tetapi bekerja di luar Provinsi Lampung, pelaporannya ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam pengawasan, Disnaker mengacu pada data yang disampaikan saat proses pelaporan, termasuk identitas dan dokumen keimigrasian untuk memastikan kesesuaian informasi serta keberadaan tenaga kerja asing.

DKPTKA 100 Dolar AS per Bulan per Jabatan
Selain melakukan pendataan, penggunaan TKA juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung melalui Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Idham menyebut, besaran DKPTKA selama Januari hingga Oktober 2026 ditetapkan sebesar 100 dolar Amerika Serikat (AS) per bulan untuk setiap TKA berdasarkan jabatan yang ditempatinya.

“Januari 2026 sampai Oktober ini atau tahun 2026 ini, yaitu 100 dolar per bulan per jabatan,” jelasnya.

DKPTKA merupakan kompensasi yang wajib dibayarkan pemberi kerja yang mempekerjakan TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran tersebut berkaitan dengan pengesahan maupun perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Penerimaan kompensasi itu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Meski demikian, pendataan 18 TKA hingga Oktober 2026 bukan sekadar persoalan administrasi maupun penerimaan daerah. Pemerintah juga dituntut memastikan setiap penggunaan tenaga kerja asing memenuhi ketentuan, mulai dari dokumen perizinan, kesesuaian jabatan hingga kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban kompensasi.

Koordinasi lintas instansi pun menjadi kunci agar pengawasan tidak berhenti pada pencatatan. Dengan demikian, keberadaan TKA di Bandar Lampung dapat terpantau secara tertib, sekaligus memastikan aturan ketenagakerjaan benar-benar dijalankan oleh perusahaan maupun lembaga pengguna TKA. (Rin)

banner 325x300
https://smansakotaserang.sch.id/halaman/ https://www.osecac.org.ar/Novedades/ https://learnitnow.stfrancis.edu/