BANDAR LAMPUNG – wartaonelampung.com, Potensi besar perkebunan kelapa di Lampung dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani. Persoalan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendorong pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi.
Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, Kamis (5/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, asosiasi petani, serta pelaku industri untuk membenahi rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir.
Besarnya potensi komoditas ini menjadi alasan pengembangan ekosistem kelapa perlu dipercepat. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian Lampung dengan kontribusi 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.
Lampung sendiri memiliki areal perkebunan kelapa sekitar 90 ribu hektare dengan produksi mencapai 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksinya tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Namun, besarnya luas perkebunan dan produksi tersebut membutuhkan dukungan ekosistem yang mampu memastikan hasil panen tidak hanya berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi berkembang menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menegaskan pengembangan ekonomi daerah harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui diversifikasi produk turunan kelapa.
Menurutnya, kelapa memiliki peluang pasar yang luas apabila pengolahannya dikembangkan secara serius. Produk turunannya antara lain cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.
Hilirisasi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membayangi perkebunan rakyat. Mulai dari kebutuhan peremajaan tanaman (replanting), keterbatasan bibit unggul, hingga kelembagaan petani yang belum terintegrasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok tertutup yang menghubungkan petani dengan seluruh pihak pendukung usaha.
Dalam skema ini, petani tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, tetapi juga pendampingan teknologi dari akademisi, kepastian penyerapan hasil panen dari perusahaan pembeli (offtaker), serta dukungan pemenuhan standar mutu ekspor dari Balai Karantina.
Pembiayaan juga dirancang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan siklus usaha perkebunan. Dengan demikian, kredit tidak sekadar menjadi instrumen penyaluran dana, tetapi diarahkan untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha petani.
Libatkan Perbankan hingga Perusahaan Offtaker
Pengembangan ekosistem kelapa Lampung membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dalam FGD tersebut, sejumlah pihak dilibatkan, di antaranya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (POLINELA), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sisi pembiayaan dan perlindungan risiko, dukungan juga melibatkan Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Sementara dari sisi penyerapan hasil produksi dan pengembangan industri hilir, sejumlah perusahaan turut dilibatkan, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada tiga agenda utama. Pertama, menyelesaikan persoalan di sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices, termasuk peningkatan kapasitas petani dan peremajaan tanaman.
Kedua, memperkuat sektor hilir dengan memastikan keterlibatan perusahaan offtaker agar petani memiliki akses pasar dan peluang memperoleh harga yang lebih berkeadilan.
Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi untuk mendukung keberlanjutan usaha.
Petani Diingatkan Waspadai Pinjol Ilegal
Selain akses pembiayaan, OJK juga menempatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem komoditas kelapa.
Petani dan pelaku usaha didorong memahami produk serta layanan keuangan agar pembiayaan formal dapat dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab. Kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban kredit juga menjadi perhatian, termasuk menjaga riwayat pembiayaan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Di tengah maraknya penawaran layanan keuangan digital, masyarakat juga diingatkan untuk menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial.
OJK mengimbau masyarakat menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta praktik judi online yang berpotensi merusak kondisi keuangan keluarga dan keberlangsungan usaha.
Jangan Berhenti di Forum Diskusi
FGD pengembangan komoditas kelapa ini diharapkan menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum pertukaran gagasan.
Keberhasilan program akan terlihat dari realisasi peremajaan perkebunan, meningkatnya akses pembiayaan, terbentuknya kepastian pasar, serta tumbuhnya industri pengolahan kelapa yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sinergi TPAKD, OJK, pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan potensi kelapa Lampung benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh komitmen tersebut diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan. Sebab, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya potensi produksi, tetapi dari meningkatnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani kelapa. (Rin)
