Camat Way Halim Bantah Anggaran Rp200 Juta, Darwono: Silakan Periksa, Saya Siap Diaudit!

banner 120x600
banner 468x60

BANDAR LAMPUNG – wartaonelampung.com, Isu dugaan alokasi anggaran sebesar Rp200 juta di Kecamatan Way Halim menjadi sorotan. Namun, Camat Way Halim, Darwono, secara tegas membantah mengetahui maupun menerima adanya anggaran tersebut selama dirinya menjabat.

Darwono bahkan mempersilakan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan Kecamatan Way Halim. Ia menegaskan tidak keberatan jika persoalan tersebut ditelusuri melalui audit Inspektorat maupun mekanisme pemeriksaan lainnya.

“Sejak saya menjabat sebagai Camat Way Halim memang tidak ada anggaran tersebut di kecamatan. Kalau dana kelurahan, memang peruntukannya berada di kelurahan, bukan di kecamatan,” ujar Darwono kepada Awak Media, Senin (16/11/2026), di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, pada 2023 dirinya masih bertugas sebagai Lurah Tanjungkarang, Kecamatan Enggal. Sekitar Maret 2024, bertepatan dengan bulan Ramadan, barulah ia mulai mengemban tugas sebagai Camat Way Halim.

Dengan latar belakang tersebut, Darwono menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak pernah mengetahui adanya alokasi anggaran Rp200 juta sebagaimana yang kini dipersoalkan.

“Boleh diperiksa, silakan. Kita bisa buktikan melalui Inspektorat dan pemeriksaan lainnya. Memang tidak ada anggaran tersebut di Kecamatan Way Halim,” tegasnya.

Pernyataan terbuka Darwono ini menjadi penegasan sekaligus bantahan atas informasi mengenai dugaan anggaran Rp200 juta yang disebut-sebut berada di lingkungan Kecamatan Way Halim.

Dokumen Anggaran Perlu Dibuka
Meski Camat Way Halim telah menyampaikan bantahan, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada pernyataan lisan. Kepastian mengenai ada atau tidaknya anggaran Rp200 juta harus diuji melalui dokumen resmi pengelolaan keuangan daerah.

Penelusuran perlu dilakukan terhadap APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), perubahan DPA jika ada, hingga laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran yang dipersoalkan.

Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah anggaran yang dimaksud memang tercatat pada pos Kecamatan Way Halim, dialokasikan melalui kelurahan, atau berada pada perangkat daerah lainnya.

Transparansi menjadi kunci agar polemik ini tidak berkembang menjadi spekulasi publik. Jika memang tidak ada anggaran sebagaimana yang ditudingkan, dokumen resmi dapat menjadi bukti paling kuat untuk meluruskan persoalan.

Sebaliknya, apabila ditemukan pencatatan atau alokasi anggaran yang berkaitan dengan nilai tersebut, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai sumber, peruntukan, serta realisasinya.

Kini, tantangannya bukan sekadar siapa yang membantah atau siapa yang menyampaikan dugaan, melainkan sejauh mana dokumen anggaran dibuka dan diperiksa agar persoalan Rp200 juta di Kecamatan Way Halim memperoleh kejelasan berdasarkan fakta. (Rin)

banner 325x300
https://smansakotaserang.sch.id/halaman/ https://www.osecac.org.ar/Novedades/ https://learnitnow.stfrancis.edu/