Bandar Lampung – wartaonelampung.com, Kepala SD Negeri 1 Kedaton, Ida Lastari, membantah pemberitaan yang menyebut Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari APBN diduga dikuasai tim sukses (timses) politisi daerah.
Ida menegaskan, pelaksanaan program revitalisasi di sekolah yang dipimpinnya tidak melibatkan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut.
“Berita yang beredar itu tidak benar. Pekerjaan ini tidak ada campur tangan dari pihak timses yang disebutkan dalam pemberitaan,” ujar Ida saat memberikan klarifikasi kepada awak media, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, SD Negeri 1 Kedaton memperoleh anggaran revitalisasi sebesar Rp1.075.000.000 atau Rp1 miliar 75 juta.
Menurut Ida, bantuan tersebut diajukan karena kondisi bangunan sekolah yang sudah memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan.
Proses pengajuan dilakukan melalui penyusunan proposal yang dilengkapi foto kondisi bangunan serta data sekolah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ida menuturkan, dirinya telah berupaya mengajukan perbaikan sekolah sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi bangunan yang telah berdiri sejak 1974 menjadi salah satu alasan utama pengajuan bantuan revitalisasi.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak terkait telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi bangunan sesuai dengan proposal yang diajukan.
Terkait pengelolaan anggaran, Ida menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan melibatkan panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP) yang memiliki pembagian tugas masing-masing.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan fisik maupun kebutuhan teknis dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Semua harus sesuai dengan perencanaan. Mulai dari kualitas material, ukuran besi, sampai jumlah bahan yang digunakan harus sesuai. Saya sebagai kepala sekolah tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Ida berharap program revitalisasi tersebut dapat memberikan perubahan nyata bagi SD Negeri 1 Kedaton, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Sementara itu, dugaan penyimpangan pengelolaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN 2026 di Bandar Lampung sebagaimana diberitakan sebelumnya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Klarifikasi dari pihak sekolah menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang. Untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, diperlukan pula keterangan dari pihak pengelola program, instansi terkait, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat dokumen atau keterangan dari pihak berwenang yang dapat memastikan kebenaran dugaan keterlibatan tim sukses maupun dugaan pembagian anggaran sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut. (Rin)
