BANDAR LAMPUNG — Upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja terus dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan awareness mengenai bahaya judi online, gratifikasi, serta suap yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai narasumber, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Para pegawai diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, risiko bagi individu, hingga dampaknya terhadap keberlangsungan dan reputasi perusahaan.
Hadir sebagai narasumber, Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Lampung Ricky Ramadhan serta Kasi II Bidang Intelijen Andres Suprianus. Keduanya mengulas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan judi online, gratifikasi, dan suap, termasuk konsekuensi hukum serta dampaknya terhadap kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja.
Ricky Ramadhan menekankan bahwa peningkatan pemahaman hukum perlu dibarengi dengan keberanian setiap individu untuk mengambil sikap tegas terhadap berbagai tindakan yang berpotensi melanggar aturan.
Menurutnya, judi online tidak hanya berkaitan dengan persoalan finansial, tetapi juga dapat memberikan dampak berantai terhadap kehidupan seseorang. Persoalan ekonomi, hubungan keluarga, hingga menurunnya produktivitas dapat muncul ketika seseorang terjerat dalam aktivitas tersebut.
“Judi online bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak terhadap kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, dan produktivitas seseorang. Sementara praktik suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat merusak integritas dan kepercayaan publik serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat,” ujar Ricky.
Ia berharap edukasi tersebut dapat mendorong seluruh pegawai Pelindo Regional 2 Panjang untuk semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan menjadikan integritas sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan.
“Integritas harus menjadi prinsip dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tanggung jawab,” lanjutnya.
Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang yang diwakili Manager Kepatuhan Bisnis Weriyanto Febriyadi mengatakan, penguatan integritas merupakan bagian penting dari upaya perusahaan membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan terpercaya.
Menurut Weriyanto, sebagai perusahaan BUMN yang menjalankan aktivitas kepelabuhanan, Pelindo memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan berbagai pihak, baik negara, masyarakat, pengguna jasa maupun mitra kerja.
“Integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan yang profesional dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari BUMN, setiap insan Pelindo memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan negara, masyarakat, pengguna jasa, dan seluruh mitra kerja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mencegah berbagai perilaku yang dapat mengganggu penerapan tata kelola perusahaan, termasuk praktik suap, gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Karena itu, kami tidak memberikan ruang bagi praktik suap, gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan, maupun perilaku lain yang dapat merusak integritas dan kredibilitas perusahaan,” tegas Weriyanto.
Menurutnya, tantangan menjaga integritas di sektor kepelabuhanan memiliki tingkat kompleksitas tersendiri. Aktivitas pelabuhan melibatkan banyak pihak dan kepentingan, mulai dari pengguna jasa, mitra usaha, perusahaan pelayaran, hingga instansi pemerintah dan unsur maritim lainnya.
Kondisi tersebut menuntut setiap pegawai untuk mampu menjaga profesionalisme serta menjalankan tugas secara transparan, objektif dan akuntabel. Setiap bentuk pemberian yang tidak semestinya maupun situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan harus dihindari agar proses bisnis tetap berjalan secara sehat.
Di sisi lain, isu judi online juga mendapat perhatian karena dampaknya dapat merambah ke lingkungan pekerjaan. Kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan finansial, mengganggu konsentrasi, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.
“Kami ingin memastikan bahwa integritas bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi budaya yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh pegawai harus berani menolak segala bentuk pemberian yang tidak semestinya, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa,” kata Weriyanto.
Ia menambahkan, membangun budaya integritas juga membutuhkan kesadaran pribadi dari setiap pegawai untuk menjauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun perusahaan.
“Di sisi lain, kita juga perlu membangun kesadaran untuk menjauhi judi online karena dampaknya dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja,” tambahnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta melakukan penandatanganan komitmen bersama. Langkah tersebut menjadi simbol kesepakatan untuk bersama-sama menolak judi online, mencegah praktik suap dan gratifikasi yang melanggar ketentuan, serta menjaga nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Melalui kegiatan tersebut, Pelindo Regional 2 Panjang berharap kesadaran hukum dan integritas tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas kerja.
Dengan demikian, budaya kepatuhan dan tata kelola yang baik dapat terus menjadi bagian dari upaya perusahaan memberikan pelayanan kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan terpercaya.
Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi yang lebih “berita media online” dengan judul yang lebih menarik dan lead yang lebih kuat, atau versi rilis resmi Humas Pelindo. (Rin)
