JAKARTA — wartaonelampung.com, Upaya memperluas akses keuangan masyarakat di Provinsi Lampung kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kota Metro berhasil meraih TPAKD Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota, sementara Provinsi Lampung masuk dalam nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2026.
Capaian ini menegaskan bahwa upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Lampung mulai menunjukkan hasil. Program TPAKD tidak lagi sebatas agenda administratif, tetapi diarahkan untuk membuka akses pembiayaan, memperkuat UMKM, meningkatkan literasi keuangan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Dorong UMKM, Lawan Rentenir
Sepanjang 2025 hingga 2026, sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dan industri jasa keuangan di Lampung diperkuat melalui berbagai program strategis.
Salah satu fokus utama adalah memperluas penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut menjadi alternatif pembiayaan formal bagi pelaku UMKM agar tidak terjebak pada praktik pinjaman dengan bunga tinggi sekaligus memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha.
Penguatan inklusi keuangan juga menyasar kalangan pelajar melalui pemerataan pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di berbagai wilayah Lampung.
Tidak hanya itu, sejumlah inovasi turut dikembangkan, antara lain integrasi pemberdayaan pondok pesantren dengan bank sampah, pembukaan rekening saham yang telah menjangkau lebih dari 13.000 peserta, serta penguatan ketahanan finansial masyarakat pedesaan melalui penyaluran polis asuransi.
Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) juga terus didorong sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat di tingkat desa.Sementara di sektor ekonomi produktif, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi dan program penggemukan sapi menjadi bagian dari strategi mendorong pembiayaan yang terhubung langsung dengan potensi ekonomi daerah.
OJK: TPAKD Harus Berdampak Nyata
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah memperkuat kinerja TPAKD di Lampung.
Menurutnya, penghargaan dan nominasi yang diraih harus menjadi pemacu untuk meningkatkan peran TPAKD dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi di masing-masing daerah.
“Kami mengharapkan ke depannya peran TPAKD di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota dapat semakin dioptimalkan dalam menggali potensi ekonomi daerah,” ujar Otto.
Ia menegaskan, sinergi pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan harus diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, OJK, dan Industri Jasa Keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Sejalan dengan Asta Cita Pemerintah
Penguatan TPAKD di daerah juga sejalan dengan agenda pemerintah pusat dalam memperluas pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto, yang hadir dalam Rakornas TPAKD 2026, memberikan apresiasi terhadap keberadaan 552 TPAKD di seluruh Indonesia.
Presiden menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Peningkatan penghasilan riil dan daya beli keluarga harus menjadi ukuran nyata keberhasilan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Langkah ini menandai penguatan arah kebijakan nasional, dari sekadar memperluas akses keuangan menuju peningkatan kualitas kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica
Widyasari Dewi menegaskan bahwa optimalisasi TPAKD merupakan bagian penting dalam mendukung Asta Cita pemerintah, khususnya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Secara nasional, program K/PMR telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan formal yang mudah diakses dan terjangkau.
Target Pembiayaan Rp400 Triliun
Dukungan pemerintah pusat juga ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai koordinasi antara OJK dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat akses keuangan masyarakat.
Menurut Tito, kehadiran langsung Presiden dalam Rakornas TPAKD menjadi sinyal kuat bahwa perluasan akses keuangan daerah mendapat perhatian serius pemerintah.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” kata Tito.
Ke depan, tantangan TPAKD di Lampung bukan hanya mempertahankan penghargaan, tetapi memastikan akses keuangan benar-benar menjangkau masyarakat yang selama ini sulit memperoleh layanan keuangan formal.
Apalagi, pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan nasional sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang diarahkan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, dan kelompok ekonomi produktif lainnya.
Bagi Lampung, momentum TPAKD Award 2026 dan masuknya provinsi ini dalam nominasi terbaik nasional menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi. Ukuran keberhasilan selanjutnya bukan semata penghargaan, melainkan seberapa jauh akses keuangan mampu menggerakkan usaha, meningkatkan pendapatan, menekan ketergantungan terhadap rentenir, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok daerah. (Rin)
