Bandar Lampung -wartaonelampung.com,Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana ikut memperjuangkan pengangkatan guru honorer ke Menpan RB di Jakarta. Plt Kadisdik Eka Afriana juga menegaskan bahwa aspirasi para guru akan terus diperjuangkan.
“Kami paham betul apa yang dirasakan kawan-kawan guru honorer. Ini bentuk perhatian kami. Mudah-mudahan tahun 2026 semua NIK PPPK bisa terbit dan tidak ada lagi yang terlewat,” katanya yang juga dikatakan senada Plt Kepala BKSDM, Zulkifli.
Pemkot Bandarlampung berharap agar proses pengangkatan tidak berlarut-larut, kata keduanya pada saat RDP bersama 96 guru honorer yang didampingi pengacara Gindha Ansori Wayka dari Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka & Rekan (LAW OFFICE GAW) di Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Selasa (19/8/2025).
Mereka menuntut kejelasan terkait nasib pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini tercatat ada 1.079 guru honorer dan 460 tenaga operator yang hingga kini belum mendapat kepastian kapan akan diangkat menjadi PPPK.
Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan guru honorer bersama Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, Eka Afriana, serta Plt Kepala BKSDM, Zulkifli. Mereka berharap agar proses pengangkatan tidak berlarut-larut.
Plt BKSDM Zulkifli menjelaskan bahwa pihaknya bersama Disdik telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Alhamdulillah, berkat perjuangan bersama, Insyaallah pada tahun 2026 ini NIK untuk 1.079 guru honorer dan 460 tenaga operator akan keluar. Kami pastikan semuanya ter-cover,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung, Heti Friskatati, menyatakan pihaknya akan terus membuka ruang komunikasi dengan guru-guru honorer. “Saya sepakat dengan apa yang diperjuangkan. Kami pastikan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang guru honorer, Rizki dari SDN 3 Langkapura, menyampaikan kegelisahannya. “Kami hanya butuh kejelasan. Ada guru yang sudah mendekati pensiun, tapi masih berstatus honorer. Kami berharap segera ada kepastian NIP PPPK,” ujarnya dengan nada sedih.
Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Asroni Paslah, menambahkan bahwa DPRD siap mengawal penganggaran jika SK pengangkatan sudah diterbitkan.
“Sebanyak 1.079 guru dan 460 tenaga operator sudah diusulkan. Tahun 2026 menjadi titik harapan. Kami di Komisi IV akan mengawal agar anggarannya tersedia,” tandasnya.
Pengacara Gindha Ansori Wayka pun mengapresiasi keterbukaan pihak DPRD, Disdik, dan BKSDM. “Kami senang mendengar langsung penjelasan dari pemerintah kota. Semoga tidak ada lagi miskomunikasi antara guru honorer dan Pemkot Bandarlampung,” tutupnya. (Red)
