Tanggamus – wartaonelampung.com,22 Juli 2025 Dalam upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan
khususnya di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung
bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) menyelenggarakan kegiatan Product Matching dan Edukasi Pasar
Modal secara hybrid yang ditujukan kepada 1.000 (seribu) peserta yang hadir
langsung maupun on-line yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga
pendidik, perangkat daerah, dan perangkat desa di Kabupaten Tanggamus.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Staf Ahli
Gubernur Lampung, serta perwakilan dari BEI, Phintraco Sekuritas, Bank
Lampung, dan BPRS Tanggamus. Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi
Lampung yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2.
OJK Provinsi Lampung, Ibu Indah Puspitasari menyampaikan bahwa kegiatan ini
merupakan bagian dari program nasional TPAKD yang bertujuan memperluas akses
masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal dan aman, termasuk pasar
modal.
“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga
memiliki fungsi perlindungan konsumen. Salah satu bentuk nyatanya adalah
penguatan literasi dan inklusi melalui TPAKD. Kami percaya, peningkatan inklusi
keuangan sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga
0,65%. Maka itu, sektor pasar modal menjadi fokus literasi tahun ini, untuk
melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal dan pinjaman online yang
menjerat,” ujar Indah.
Dalam kesempatan tersebut, puluhan peserta telah difasilitasi pembukaan rekening
saham gratis oleh BEI dan Phintraco Sekuritas. Peserta diharapkan dapat mulai
belajar berinvestasi secara legal, serta menjadi agen edukasi di lingkungan ASN dan
masyarakat. Materi edukasi disampaikan oleh narasumber dari OJK, BEI, dan
perusahaan sekuritas, melalui topik seperti waspada investasi ilegal, pengenalan
saham, serta pemanfaatan teknologi keuangan digital.
Staf Ahli Gubernur Lampung, Bapak Achmad Saefulloh, mengungkapkan bahwa
ASN memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar
kepada masyarakat. Dengan jumlah ASN Tanggamus sekitar 5.196 orang, mereka
menjadi segmen penting untuk perluasan inklusi keuangan. Ia menambahkan
bahwa literasi keuangan bukan sekadar soal keuntungan investasi, tetapi
kemampuan memahami dan mengelola risiko keuangan secara bijak.
Bupati Tanggamus, dalam arahannya, juga menegaskan pentingnya sinergi antara
pemerintah dan regulator dalam mencegah maraknya praktik pinjol ilegal dan judi
online di kalangan ASN. Bupati meminta Dinas Kominfo untuk proaktif melakukan.
pengawasan dan sosialisasi. Selain itu, Bupati juga mendorong agar sektor
perbankan lokal, termasuk BPRS, diberikan masukan dari OJK agar semakin kuat
dalam mendukung pembiayaan daerah, khususnya untuk petani dan UMKM.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi literasi keuangan yang berkelanjutan,
mengingat berdasarkan SNLIK 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung
mencapai 80,51% dengan tingkat literasi 66,46%, masih di bawah target RPJPD
2025 sebesar 85,5%. Di sisi lain, tingkat inklusi keuangan nasional berada pada
angka 75,02%, dan tingkat literasi pasar modal hanya 17,78%, dengan inklusi pasar
modal baru mencapai 1,34%. Melalui kegiatan seperti ini, OJK berharap
masyarakat—terutama ASN—dapat mengakses produk keuangan secara aman dan
terhindar dari risiko penipuan.